Kebijakan Australia Tangani Pencari Suaka

Gillard diimbau jangan kembali ke kebijakan pencari suaka Howard

* Cetak
* Email

Diperbaharui July 7, 2010 11:04:40


Kelompok-kelompok HAM memperingatkan agar Perdana Menteri Julia Gillard tidak menghidupkan lagi kebijakan pemerintah Howard yang disebut "solusi Pasifik".

Dalam program pemerintah koalisi Australia terdahulu itu, pencari suaka diirim ke Nauru dan Pulau Manus di Papua New Guinea untuk diproses.

Perdana Menteri Gillard mengumumkan sedang membahas dengan Timor Leste dan Selandia Baru kemungkinan membuka suatu pusat pemrosesan immigrasi di Timor Leste.

Kata Gillard, ia juga sudah membicarakan usulannya itu dengan Komisaris Tinggi PBB urusan Pengungsi, Antonio Guterres.

Direktur Amnesty International Australia mengatakan akan sangat prihatin kalau solusi jangka panjang yang diusulkan Gillard ini sama saja dengan solusi Pasifik dengan nama lain.

Sementara itu Dr Sam Pari dari Kongres Tamil Australia menyambut baik pencabutan pembekuan pemrosesan klaim pencari suaka dari Sri Lanka.

Pemerintah Selandia Baru mengatakan bersedia bekerjasama dengan Australia dalam pendekatan regional untuk menangani masalah pencari suaka.

Selandia Baru mengatakan akan mempertimbangkan usulan Australia untuk membuka pusat pemrosesan immigrasi di Timor Leste, tapi Perdana Menteri John Key mengatakan Selandia Baru tidak akan menaikkan kuota pengungsi yang diterimanya sekarang ini, yakni 750 orang setiap tahunnya.

Kata Perdana Menteri Key, Selandia Baru berpendapat solusinya harus dipastikan berfungsi sebagai penangkal kuat terhadap para pencari suaka dan bukannya sebagai magnet yang akan meningkatkan jumlah kapal yang datang ke Australia dan mungkin juga Selandia Baru.

Sementara Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan rencana pemerintah Australia untuk membuka pusat pemrosesan pengungsi di negaranya masih belum ada rinciannya.

Deputi Perdana Menteri Jose Luis Guterres berpendapat negaranya tidak sanggup menyelenggarakan suatu pusat pemrosesan mengingat masih demikian banyaknya masalah sosial yang dihadapi di Timor.

Seorang anggota parlemen Timor Leste dari pihak oposisi mengatakan, belum pernah mendengar usulan tersebut dan mengatakan keputusan diterima tidaknya bukan berada di tangan Presiden.

Sementara itu, oposisi Australia menyebut rencana pemerintah itu cuma janji pemilu yang hampa dan tak akan pernah terjadi.

Sebaliknya pemerintah mengeritik usulan oposisi untuk memperkeras kebijakan menyangkut pengungsi.

Koalisi oposisi mengatakan akan memperkeras peraturan pemrosesan bagi para pencari suaka yang dengan sengaja memusnahkan surat identitas dan akan memberi menteri wewenang yang lebih besar untuk memulihkan integritas pemrosesan.

Akan tetapi Menteri Immigrasi Chris Evans mengatakan hal itu akan melanggar kewajiban internasional Australia dan banyak langkah yang disebutkan oposisi itu tidak mungkin dilakukan berdasarkan konvensi pengungsi.

Jaringan pencari suaka mengatakan, kebijakan baru pemimpin oposisi mengenai perlindungan perbatasan menunjukkan ia tidak mengerti trauma yang dirasakan orang-orang sewaktu lari dari negeri mereka.